LAMPUNG BARAT — Tabir manis narasi efisiensi anggaran di Kabupaten Lampung Barat kini benar-benar resmi terkoyak, menyisakan jejak ketimpangan yang menusuk hingga ke tulang masyarat dibumi Skala Brak. Setelah kabar membengkaknya anggaran perjalanan dinas Diskopdag hingga menembus angka fantastis Rp834,6 juta dalam dua tahun (2025–2026) menjadi buah bibir, rincian APBD terbaru membongkar sebuah tragedi perencanaan: bagi penguasa kebijakan, yang deru mesin mobil dinas jauh lebih bernilai ketimbang jeritan perut rakyat di pasar-pasar.
Di balik dinginnya deretan angka anggaran, ada takdir ribuan pedagang kecil dan emak-emak di Liwa yang dipertaruhkan. Pada TA 2025, ketika para pejabat Diskopdag mengantongi jatah ongkos jalan-jalan sebesar Rp371,8 juta, porsi anggaran untuk tiga nadi kehidupan rakyat justru dibiarkan sekarat.
Program Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Pasar hanya dilempar anggaran remah-remah senilai Rp155,3 juta. Pelatihan Perkoperasian yang semestinya menjadi napas ekonomi warga cuma dijatah Rp94,9 juta, sementara Perlindungan Konsumen dianiaya secara tragis dengan alokasi seadanya, Rp46,4 juta.
Jika ketiga program penyelamat hidup rakyat itu disatukan, nilainya hanya menjadi Sebuah tamparan keras bagi rasa keadilan publik. Diduga untuk membiayai koper, tiket, dan kenyamanan dinas luar para pejabatnya dalam setahun saja, dinas ini tega mengucurkan dana yang jauh lebih tebal dibanding total biaya menjaga stabilitas beras, membina koperasi, dan melindungi seluruh konsumen di bumi Sekala Brak. Ada selisih yang secara telak mempertontonkan kasta mana yang sebenarnya dipertuan dalam APBD.
Luka hati rakyat kian berdarah saat menatap TA 2026. Di tengah erangan pedagang yang lapaknya kian gulung tikar dihantam sepinya pembeli, anggaran perjalanan dinas pejabat Kopdag bukannya ditarik remnya, melainkan makin melesat jumawa naik 24,97 persen menjadi Rp462,7 juta.
Akumulasi Rp834,6 juta uang rakyat melayang dalam dua tahun hanya untuk membiayai ritual lalu-lalang pejabat ke luar daerah. Sementara itu, di lorong-lorong pasar tradisional yang gelap dan berdebu, para pedagang hanya bisa menatap tumpukan dagangan menanti ulur tangan pemerintah yang tak kunjung tiba.
Publik Lampung Barat kini tidak lagi butuh kata-kata mutiara tentang keberpihakan. Setiap kilometer perjalanan berbiaya ratusan juta itu kini ditagih darah dan manfaatnya: Berapa harga yang berhasil diturunkan dari tiap lembar nota hotel yang kalian klaim? Berapa banyak air mata pedagang kecil yang berhasil diusap dari setiap rupiah uang harian yang kalian cairkan?
Di atas panggung APBD, drama ini menyajikan adegan paling getir: rakyat dipaksa berdarah-darah menelan kata “hemat”, sementara pejabatnya terus melenggang makmur, terbang tinggi bersama koper-koper dinas luarnya.
Sementara itu, Sampai Berita ini diturunkan Pejabat-Pejabat terkait Diskopdag Lampung Barat masih memilih untuk bungkam. (RED)